Menu Utama
Polling

Testing Polling Nih?

  • Pilihan 1
  • Pilihan 2
  • Pilihan 3

Lihat hasil
VOTE
Hit Counter
Online : 1
Hari ini : 55
Kemarin : 83
Minggu ini : 345
Bulan ini : 891
Total : 22903
IP Anda : 38.107.191.110

PEMANTAPAN FUNGSI PUSKESMAS PONED BERSAMA HOGSI

Penulis : admin, Tanggal : 29-04-2010

 

Dalam sambutannya Dirjen Bina Kesmas mengatakan bahwa untuk mendukung komitmen global MDG’s yang telah dituangkan di dalam RPJMN 2010 – 2014 antara lain penurunan AKB dari 34 per 1.000 kelahiran hidup (SDKI, 2007) menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup. Target 2015 adalah 23 per 1.000 kelahiran hidup; penurunan AKI dari 228 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI, 2007) menjadi 118 per 100.000 kelahiran hidup. Target 2015 adalah 102 per 100.000 kelahiran hidup; Meningkatnya Contraceptiv Prevalence Rate modern dari 57% (SDKI, 2007) menjadi 65%. Target ini sama dengan target MDG’s 2015 serta menurunnya unmet need ber-KB dari 9,1% (SDKI, 2007) menjadi 5%. Target ini sama dengan target MDG’s 2015. Untuk mencapai target tersebut, Kementerian Kesehatan telah menyusun rencana strategi dan salah satu prioritas utama adalah upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi, meningkatkan kesehatan ibu dan reproduksi termasuk penyediaan pelayanan KB yang berkualitas.
 
Pada kesempatan yang sama di sela-sela Kongres HOGSI III, Direktorat Bina Kesehatan Ibu membahas tentang pemantapan fungsi Puskesmas PONED. Pemerintah telah menyediakan fasilitas kesehatan primer yang memberikan pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi meliputi 8.737 puskesmas, 22.237 puskesmas pembantu. Di setiap kabupaten/kota minimal 4 puskesmas rawat inap menyediakan pelayanan kegawatdaruratan kesehatan ibu dan reproduksi. Pada saat ini telah tersedia 1.347 puskesmas PONED atau 69% dari target 1948 puskesmas rawat inap yang ada. Sedangkan untuk peningkatan sistem rujukan telah tersedia 613 rumah sakit kabupaten/kota, provinsi dan pusat yang memberikan pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi.
 
Kondisi saat ini tingkat ketersediaan fasilitas puskesmas PONED dan RS PONEK (24 jam) masih rendah mengingat mobilitas SDM yang tinggi baik dokter, bidan dan perawat.Pemilihan lokasi yang kurang strategis dan komitmen pemerintah daerah masih mengandalkan pemerintah pusat. Menurut data SKRT tahun 2001, persalinan di fasilitas kesehatan masih rendah (15% memanfaatkan fasilitas pelayanan pemerintah dan 29% swasta) dan masih banyak pelayanan antenatal tidak mempromosikan tanda bahaya “(> 50% ibu hamil tidak tahu tanda bahaya)”SDKI, 2002-2003.
 
Untuk itu melalui forum ini Kementerian Kesehatan mengharapkan dukungan HOGSI dalam upaya penurunan AKI dan AKB sesuai dengan target RPJMN 2010-2014 dan MDG’s 2015 agar para anggotanya lebih peduli untuk memberikan pembinaan teknis kepada RSUD Kabupaten/Kota dan puskesmas PONED di wilayahnya. (Edi Priyono-Dit. Bina Kesehatan Ibu)
Pencarian
Info dan Kegiatan
Download File
Dokumen Regulasi
Kalender
kantor